UPDATE! Kejagung Instruksikan Seluruh Kejati Hentikan Pendataan MBG, Tegaskan Demi Cegah Penyalahgunaan Wewenang

Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta seluruh Kejaksaan Tinggi (Kejati) di Indonesia menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi tersebut disampaikan melalui surat resmi yang ditujukan kepada seluruh kepala kejaksaan tinggi di berbagai daerah. 

Langkah itu diambil setelah masa pengumpulan data yang sebelumnya dilakukan oleh jajaran kejaksaan di sejumlah wilayah dinyatakan telah selesai. Kejagung menegaskan penghentian kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaannya di lapangan. 

Baca: Klarifikasi UMY Atas Dugaan Pelecehan Dosen Farmasi terhadap Mahasiswi, Berawal dari Kasus Tahun 2022 Namun Investigasi Berlanjut

Baca: 3 Titik Demo di Jakarta Pusat Hari Ini, Ratusan Personel Gabungan Diterjunkan Demi Pengamanan

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna membenarkan adanya surat tersebut.

"Benar, surat itu dikeluarkan karena batas waktu pengumpulan data-data sudah selesai dan surat itu dikeluarkan supaya tidak disalahgunakan dalam pelaksanaannya," kata Anang. 

Perintah penghentian itu tertuang dalam surat yang diterbitkan pada 10 Juli 2026. Dalam surat tersebut, seluruh Kejati diminta menghentikan aktivitas pengumpulan data maupun keterangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program MBG di wilayah hukum masing-masing. 

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan Kejagung terhadap kegiatan inventarisasi data yang sebelumnya telah dijalankan. Sebelumnya, sejumlah Kejaksaan Negeri di berbagai daerah memang mendapat tugas untuk menghimpun informasi terkait pelaksanaan program MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).