VIRAL! Pungutan Parkir Saat Antre BBM di SPBU Dharmasraya Buat Publik Geram, Begini Klarifikasi Dishub
--
VOLKPOP.co – Pada artikel berikut ini adalah informasi mengenai viralnya pungutan parkir saat antre BBM di SPBU Dharmasraya yang tidak boleh kamu lewatkan. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini agar tidak ketinggalan informasi pentingnya!
Sebuah video yang memperlihatkan adanya pungutan uang terhadap pengendara yang sedang mengantre bahan bakar minyak (BBM) di salah satu SPBU di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, viral di media sosial. Rekaman tersebut memicu beragam reaksi dari masyarakat yang mempertanyakan legalitas pungutan tersebut.
Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah kendaraan yang sedang menunggu giliran mengisi BBM dimintai sejumlah uang oleh pihak tertentu. Kondisi itu memunculkan dugaan adanya pungutan parkir terhadap pengendara yang tengah mengantre di area sekitar SPBU.
Baca: Asli Nekat! Fakta Baru Siswa Ledakkan Bom Rakitan di MAN 3 Padang, Ngaku Kesal Dibully
Baca: Sosok dr. Alex Cristo Loris, Dokter PPDS Anestesi yang Ditemukan Tewas di Area Semak Dekat RSUD Siak
Menanggapi viralnya video tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Dharmasraya memberikan klarifikasi. Pihaknya menegaskan bahwa pungutan yang terjadi bukan merupakan retribusi resmi yang dikelola atau disetorkan kepada pemerintah daerah.
Kepala Dishub Dharmasraya menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah menginstruksikan ataupun memberikan kewenangan kepada petugas untuk menarik biaya dari masyarakat yang sedang mengantre BBM di lokasi tersebut.
"Itu bukan retribusi resmi dari pemerintah daerah maupun Dinas Perhubungan," tegas pihak Dishub.
Menurut penjelasan Dishub, lokasi antrean kendaraan yang muncul akibat tingginya kebutuhan BBM memang menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun, segala bentuk pungutan terhadap pengguna jalan harus memiliki dasar hukum dan mekanisme yang jelas.
Setelah video tersebut menjadi perbincangan publik, instansi terkait bersama aparat setempat langsung melakukan penelusuran untuk mengetahui pihak yang melakukan pungutan. Langkah ini diambil guna mencegah munculnya kesalahpahaman serta memastikan tidak ada praktik yang merugikan masyarakat.
