Link Video Skandal Pegawai BKD vs Honorer Papua Mesum Viral, Ramai Diburu Warganet Isinya!
--
INFONITY - Melalui rangkuman pembahasan dibawah ini kami akan membagikan informasi terkait dengan Video Skandal Pegawai BKD vs Honorer Papua Mesum Viral yang kini tengah ramai jadi bincangan hangat netizen.
Skandal video seks yang melibatkan seorang pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan seorang pegawai sementara Pemerintah Provinsi Papua Barat telah memasuki fase krusial.
Read more: Link Video Inara Rusli & Insanul Fahmi Durasi 2 Jam Bocor, Terkuak Isi Aslinya di Lantai 3!
Read more: RAW Baca Manhwa I Became the Patron of Villains Chapter 12 Indonesia Scan, Berburu Berlian Ajaib
Setelah penyelidikan intensif yang dimulai pada Oktober 2025, Kepala Inspektorat Papua Barat, Erwin Saragih, mengumumkan bahwa penyelidikan telah selesai. Hasilnya akan dibahas oleh panel pada minggu depan.
“Hasil investigasi (Skandal video mesum) sudah dirampungkan, saya pastikan pekan depan masuk sidang,” kata Saragih di Manokwari pada Kamis (26/11/2025).
Dilansir dari papua.tribunnews.com, Dia menyatakan bahwa proses hukum etika terhadap dua tersangka yang diduga melakukan panggilan video cabul dan menyebarkan rekaman tersebut akan digelar secara tertutup, sesuai dengan prosedur hukum, karena ini merupakan kasus ketidaksenonohan.
“Hanya memang aturan mainnya (sidang) Hukum acaranya tertutup,” katanya.
Kasus ketidaksenonohan ini, yang menodai reputasi pegawai negeri sipil (ASN), telah menjadi perhatian besar bagi para pemimpin daerah.
Saragih menekankan bahwa kasus ini merupakan perintah langsung dari gubernur dan sekretaris daerah Papua Barat, sebagai bagian dari komitmen mereka untuk mempromosikan administrasi yang bersih dan jujur.
Read more: Link Video Viral Julia Live TikTok Full Durasi HD Tidak Disensor, Isinya Buat Pikiran Kacau!
“Jadi memang bapak gubernur memerintahkan agar pemerintahnya bersih, termasuk hasil temuan BPK,” kata Saragih.
Sebelumnya, Inspektorat telah mengadakan sidang etika terhadap beberapa pegawai negeri sipil yang bekerja di pemerintah provinsi Papua Barat. Beberapa di antaranya dipecat dari jabatan publik.
