• Senin, 28 November 2022

Polda Jatim Bersama FKUB Provinsi Gelar FGD Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama

- Kamis, 29 September 2022 | 16:26 WIB
Polda Jatim Bersama FKUB Provinsi Gelar FGD Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama (Polda Jatim)
Polda Jatim Bersama FKUB Provinsi Gelar FGD Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama (Polda Jatim)

VOLKPOP.CO - Polda Jawa Timur menggandeng Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Jawa Timur, Kamis (29/9/2022) siang, menggelar Forum Grup Diskusi (FGD) di Hotel Bumi Surabaya, dengan tema "Peran FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama di Jawa Timur". Dalam kegiatan ini dihadiri seluruh pengurus FKUB se-Jatim. Selain itu kegiatan tersebut juga dihadiri Dirintelkam Polda Jatim

Ketua FKUB Provinsi Jatim Kiai A. Hamid Syarif, mengatakan bahwa tujuan diselenggarakan kegiatan ini bekerjasama dengan pihak kepolisian khususnya dari Ditintelkam Polda Jatim, yang menyangkut persoalan agama.

Ada satu topik tunggal saat digelar FGD. Meningkatkan kerukunan umat beragama di jatim. Namun ada beberapa Sub yang berbeda, dari FKUB menerangkan tentang moderasi agama, sementara Dirintelkam menyangkut persoalan yang umum seperti keagamaan, konflik keagamaan maupun pendirian rumah ibadah.

"Penyelesaian permasalahan agama di jatim ini bertingkat, urusan permasalahan kerukunan beragama ini di level Kabupaten/ Kota. Kita tidak mempunyai kewenangan otonomi, ituloh persoalannya jadi semua harus di selesaikan di kabupaten/kota," jelas Ketua FKUB Provinsi Jatim Kiai A Hamid Syarif.

"Misalnya pendirian rumah ibadah, itukan ada syaratnya di PBM. Secara normatif harus ada anggota 60 ada rekomendasi dari FKUB. Yang memberi rekomendasi di daerah itu adalah ketua FKUB Kab/kota setelah mengikuti prosedur di PBM, jika tidak ada FKUB tidak berani, kecuali masyarakat sekitar bersedia berdialog melakukan kesepakatan bersama untuk mendirikan rumah ibadah," tegasnya.

"Jadi FKUB Provinsi hanya menerima keluhan keputusan ada pada Bupati/ Walikota berdasarkan Kemenag dan FKUB daerah," tandasnya.

Sementara itu di tahun Politik pada 2024 mendatang, ketua FKUB Jatim menyampaikan. Bahwa pihaknya tidak mentolelir rumah atau tempat ibadah dijadikan kegiatan politik. Karena itu netral hanya khusus rumah ibadah dijadikan beribadah.

"Kalau dijadikan kegiatan politik itu tidak benar, bahkan saya menghimbau kepada pemilik rumah ibadah di daerah untuk melarang. Bisa bisa harus buat pelakat, bahwa rumah ibadah dilarang dijadikan kegiatan politik," ungkapnya.

Seperti yang terjadi di Malang beberapa waktu lalu, ketua FKUB menyampaikan, bahwa penyebaran tabloid itu ketidaktauan pengurus masjid tiba tiba ada tabloid. Dan siapapun bisa meletakkan tapi tanpa sepengetahuan pengurus masjid dan itu belum tentu.

Halaman:

Editor: Rangga Prasetya Aji Widodo

Artikel Terkait

Terkini

Sail Tidore 2022, Keindahan dari Indonesia untuk Dunia

Jumat, 25 November 2022 | 15:25 WIB

Makna simbolis yang ada pada Ondel-ondel Betawi

Sabtu, 19 November 2022 | 19:03 WIB

Mengenal Tari Cegak dan Asal Muasalnya

Jumat, 18 November 2022 | 19:44 WIB
X